Anggota BAM DPR RI, Muh Haris saat memimpin pertemuan dengan Sekda Provinsi Bali, serta dihadiri Bupati Buleleng dan jajarannya dalam rangka kunjungan kerja BAM DPR RI ke Buleleng, Provinsi Bali, Kamis (22/5/2025). Foto : Tasya/Andri

PARLEMENTARIA, Buleleng - Anggota Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI, Muh Haris, menilai temuan mengenai ratusan siswa SMP di Kabupaten Buleleng, Bali, yang belum bisa membaca dan menulis, sebagai isu penting yang harus ditindaklanjuti secara serius oleh negara. Hal ini disampaikan Haris saat memimpin pertemuan dengan Sekda Provinsi Bali, serta dihadiri Bupati Buleleng dan jajarannya dalam rangka kunjungan kerja BAM DPR RI ke Buleleng, Provinsi Bali, Kamis (22/5/2025).

“BAM datang ke sini, menyangka kalau 354 tadi anak-anak normal ternyata lebih dari 85 persennya itu yang memang mengalami persoalan mental. Ada problem intelektualnya dan ini menarik. Saya kira bukan hanya fenomena di Buleleng atau di Bali, jangan-jangan ini fenomena nasional. Oleh karena itu barangkali perlu dilihat dan ditangani khusus,” ujar Haris kepada Parlementaria.

Haris menegaskan pentingnya perhatian khusus terhadap siswa dengan hambatan mental. Ia menyoroti bahwa sekolah inklusi belum sepenuhnya mampu mengakomodasi kebutuhan siswa-siswa dengan kebutuhan khusus secara optimal. Sehingga, adanya kelas atau sekolah khusus dapat membantu siswa yang memiliki hambatan untuk mendapatkan pendidikan dengan penanganan yang tepat.

“Kalau ini terjadi di tempat lain juga makanya perlu kelas-kelas khusus atau sekolah-sekolah khusus yang secara fisik itu sehat tapi secara mental ternyata tidak sehat. Jadi yang anak-anak yang disampaikan tadi kan secara fisik relatif sehat,,” imbuhnya.

Untuk mempercepat penanganan isu ini, Politisi F-PKS ini menegaskan akan segera menyampaikan temuan pada kunjungan kerja BAM ini ke Komisi X DPR RI yang menjadi mitra Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Ia meyakini, dengan keterlibatan langsung dari Komisi X, kebijakan responsif atas persoalan pendidikan yang terjadi di Buleleng akan segera ditindak lanjuti dengan baik.

“Saya kira lebih cepat dan lebih tepat ketika kita sampaikan ke komisi terkait yakni Komisi X bahwa ada fenomena ini. Sehingga berdasarkan mitra, satu di antaranya adalah Kementerian Pendidikan di Komisi Sepuluh, maka langkah-langkah (perbaikan) semakin cepat, saya kira,” tutupnya. (nap/rdn)